{"id":10660,"date":"2023-01-26T00:01:00","date_gmt":"2023-01-26T00:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ember-energy.org\/laporan\/jetp-indonesia"},"modified":"2025-03-11T19:03:30","modified_gmt":"2025-03-11T19:03:30","slug":"jetp-indonesia","status":"publish","type":"insight_page","link":"https:\/\/ember-energy.org\/id\/laporan\/jetp-indonesia\/","title":{"rendered":"JETP dan refleksi ambisi transisi sektor ketenagalistrikan Indonesia"},"content":{"rendered":"
\n\n\n \"\"\n
<\/div>\n \n\n
\n\n
\n Beranda<\/a>\n \n <\/div>\n \n
\n
\n\n
\n

JETP dan refleksi ambisi transisi sektor ketenagalistrikan Indonesia<\/h1>\n

Perlu persyaratan yang lebih spesifik untuk mempercepat pensiun dini batu bara, menyediakan ruang untuk energi terbarukan, dan menyelaraskan dengan 1,5C.<\/h3>\n <\/div>\n\n\n
\n
26 Januari 2023<\/div>\n
<\/div>\n \n\n \n \n \n \n <\/div>\n \n \n <\/div>\n <\/div>\n\n\n <\/div>\n<\/div>\n\n
\n
\n
\n
\n\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
\n
\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n\n\n
\n
\n
\n
\n

Kesepakatan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) mengharuskan Indonesia untuk membatasi emisi sektor ketenagalistrikan sebesar 290 million tonnes (Mt) pada tahun 2030, tetapi persyaratan yang lebih spesifik diperlukan untuk mempercepat pensiun dini batu bara dan memberi ruang untuk energi terbarukan.<\/h3>\n<\/div>\n \n <\/div>\n <\/div>\n\n\n <\/div>\n<\/div>\n\n\n
\n
\n
\n
\n

Diperlukan perincian peta jalan rencana pensiun dini PLTU<\/h4>\n

JETP menekankan pada penghentian rencana pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara\u00a0on-grid<\/i>, yang tertera dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030. Namun, tidak ada persyaratan untuk menghentikan PLTU yang sedang dalam proses konstruksi, baik di sektor listrik maupun pembangkit\u00a0captive<\/i>.<\/p>\n

 <\/p>\n

Batas emisi JETP untuk sektor ketenagalistrikan tidak selaras dengan target iklim 1,5C<\/h4>\n

Batas emisi JETP sebesar 290 Mt CO2 secara luas konsisten dengan \u201cskenario komitmen pemerintah\u201d yang dianalisis dalam laporan IEA terkini. Skenario tersebut sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai Emisi Nol Bersih untuk semua sektor pada tahun 2060, bukan target mitigasi 1,5C.<\/p>\n

 <\/p>\n

Produksi listrik PLTU perlu dikurangi secara substansial pada tahun 2030<\/h4>\n

Agar Indonesia sejalan dengan target 1,5C, produksi pembangkit listrik tenaga batu bara harus dikurangi secara substansial pada tahun 2030. Hal ini dapat dicapai melalui penutupan beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara yang beroperasi, dan pengurangan produksi pembangkit listrik tenaga batu bara secara signifikan yang diiringi dengan penggunaan energi terbarukan secara masif.<\/p>\n

 <\/p>\n

Perlu penyelarasan rencana transisi ketenagalistrikan Indonesia dengan target iklim global 1,5C<\/h4>\n

Indonesia harus memanfaatkan momentum dan dukungan finansial dari kesepakatan JETP untuk membantu mengkonfigurasi ulang jalur transisinya agar selaras dengan target iklim global 1,5C.<\/p>\n<\/div>\n \n <\/div>\n <\/div>\n\n\n <\/div>\n<\/div>\n\n\n

\n
\n
\n
\n
\n

Pada pertemuan G20 yang lalu, Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan transisi energi yang berasal dari\u00a0Just Energy Transition Partnership (JETP)<\/a>\u00a0sebesar USD 20 miliar. Dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, negara-negara maju yang tergabung dalam\u00a0the International Partners Group<\/i>\u00a0(IPG) sepakat untuk membantu Indonesia mencapai Emisi Nol Bersih. Setidaknya, dana ini akan digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan, pensiun dini PLTU dan membantu masyarakat yang terdampak oleh transisi, khususnya pada sektor batu bara.<\/p>\n

Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Indonesia harus membatasi emisi karbon (CO2) tahunan sektor ketenagalistrikan sebesar 290 Mt pada tahun 2030. Kesepakatan JETP menekankan pada\u00a0penghentian rencana PLTU<\/a>\u00a0on-grid<\/i>\u00a0yang tertera dalam\u00a0Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030<\/a>, menegaskan kembali moratorium pada setiap PLTU\u00a0on-grid<\/i>\u00a0baru, sesuai dengan Peraturan Presiden\u00a0(Perpres) Nomor 112 Tahun 2022<\/a>\u00a0tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, dan juga target energi terbarukan yang harus mencapai minimal 34% dari total pembangkitan pada tahun 2030.<\/p>\n

Namun, tidak ada persyaratan khusus dalam kesepakatan JETP untuk pembangunan PLTU yang sedang dibangun. Jadi, bagaimana perjanjian ini bisa menghasilkan 290 Mt batas emisi CO2? Apa artinya bagi PLTU dan apa implikasinya terhadap target perubahan iklim Indonesia?<\/p>\n\n <\/div>\n <\/div>\n

\n\n
\n
\n \n
\n
\n

Kesepakatan JETP perlu dirinci lebih lanjut untuk memberikan beberapa pilihan bagi Indonesia. Kesepakatan ini juga harus menyediakan opsi untuk pemensiunan dini PLTU dan penurunan faktor kapasitas operasional PLTU. Perlu juga adanya target untuk mempercepat penggunaan energi terbarukan, untuk memperlihatkan bahwa dukungan internasional berperan penting dalam mendorong Indonesia ke jalur transisi yang sesuai target iklim 1,5C.<\/p>\n

<\/div>\n
\n
Dr. Achmed Shahram Edianto
\u200d<\/strong>Analis ketenagalistrikan Asia, Ember<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n\n\n <\/div>\n\n <\/div>\n\n <\/div>\n<\/div>\n\n\n
\n
\n
\n
\n

Membedah syarat emisi JETP<\/h4>\n

Batas emisi JETP sebesar 290 Mt CO2\u00a0secara umum konsisten<\/a>\u00a0dengan\u00a0Announced Pledge Scenario\u00a0\u00a0<\/i>atau skenario \u201ckomitmen pemerintah\u201d yang dianalisis dalam laporan IEA terkini \u2013\u00a0An Energy Sector Roadmap to Net Zero Emissions in Indonesia<\/a>\u00a0\u2013 yang sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai Emisi Nol Bersih di semua sektor pada tahun 2060.<\/p>\n

Dalam skenario ini, kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara diproyeksikan tumbuh dari 35 GW pada tahun 2021 menjadi sekitar 45 GW pada tahun 2030. Peningkatan ini termasuk 14 GW PLTU yang sedang dibangun dan akan beroperasi antara tahun 2021 hingga 2030, yang akan menghasilkan total kapasitas PLTU hingga 50 GW pada tahun 2030. Adanya perbedaan sebesar 5 GW tersebut berasal dari asumsi pemerintah untuk mempensiunkan sekitar 5 GW kapasitas batu bara antara tahun 2021 hingga 2030.<\/p>\n

Selanjutnya, meskipun kesepakatan JETP juga menyatakan bahwa Indonesia perlu membatasi pengembangan pembangkit listrik\u00a0captive\u00a0<\/i>tenaga batu bara, menemukan dan menerapkan potensi\u00a0zero emissions<\/i>\u00a0dan solusi terbarukan untuk fasilitas pembangkit listrik di luar Jawa-Bali, termasuk pembangkit listrik\u00a0captive,\u00a0<\/i>pembatasan tersebut sudah sesuai dengan yang tertera pada Perpres 112\/2022.<\/p>\n

Menurut Perpres tersebut, pemerintah tetap mengizinkan\u00a0pembangunan PLTU\u00a0captive<\/i><\/a>\u00a0sepanjang terintegrasi dengan industri yang meningkatkan nilai tambah sumber daya alam atau masuk dalam Proyek Strategis Nasional Indonesia yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.<\/p>\n

Hingga saat ini, Indonesia memiliki total 5 GW PLTU\u00a0captive\u00a0<\/i>yang beroperasi pada tahun 2021, dengan 4 GW dalam proses pembangunan, menurut\u00a0Global Energy Monitor<\/a>. PLTU\u00a0captive\u00a0<\/i>ini tampaknya tidak termasuk dalam batas emisi 290 Mt dan tidak memiliki batasan khusus lainnya dalam perjanjian JETP.<\/p>\n

Jika asumsi ini benar, maka JETP Indonesia tidak memiliki persyaratan khusus untuk penghentian PLTU di luar dari yang sudah direncanakan pemerintah, baik di sektor ketenagalistrikan maupun untuk pembangkit\u00a0captive<\/i>. Dengan kata lain, JETP masih memungkinkan sumber energi dengan emisi tertinggi \u2013 PLTU \u2013 untuk tetap bertumbuh dalam beberapa tahun ke depan.<\/p>\n<\/div>\n \n <\/div>\n <\/div>\n\n\n <\/div>\n<\/div>\n\n\n

\n